MASIH RELEVANKAH GERAKAN NON BLOK?

            Kini, tak terasa lagi pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Bahkan memasuki abad ke-21, peta kekuatan dunia telah mengalami revolusi yang sangat dramatis sejak runtuhnya Tembok Berlin.

            Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB terdorong untuk membuktikan bahwa GNB masih sangat relevan pada abad ke-21.Tetapi, pada saat yang sama juga Indonesia merasa bahwa GNB harus berubah. GNB harus terus bergerak ditengah-tengah dinamika dunia internasional.

            Cita-cita GNB mewujudkan dunia yang aman, tenteram dan sejahtera masih menjadi tantangan bagi berbagai negara. Sampai saat ini 60 persen anggota PBB adalah anggota GNB, dengan adanya tantangan global, seperti krisis energi, keuangan, keamanan pangan atau food security, maka hal diperlukan partisipasi aktif dalam mencari solusi global.

            GNB terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga lebih terkait dengan partisipasinya dalam menghadapi banyak tantangan.

            Tantangan itu adalah isu-isu yang terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, pelucutan senjata, serta dampak globalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi. Isu-isu tersebut telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya. Dalam konteks ini GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai mitra seimbang dan bagian dari solusi masalah dunia. Karena itulah keberadaan GNB masih relevan untuk mencapai world peace and development.

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi MEA?

1. Penguatan daya saing ekonomi
2. Penguatan sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)
3.  Perbaikan Infrastruktur yang meliputi; Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi, Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK, Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.
4.  Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan seperti penghapusan KKN
5.  Pemerintah diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat
6. Kolaborasi yang tepat antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur baik secara fisik dan social (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi
7. Perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia
8. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi)
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun professional
10.  Penguatan posisi usaha skala menengah,kecil dan usaha pada umumnya,penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta
11. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidang)

Persiapan RRC Menghadapi Persaingan Ekonomi Global

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global, RRC melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya lewat berbagai kebijakan permeintah, diantaranya:

1. Kebijakan Pintu Terbuka

Pada tahun 1979, Pemerintah China mengumumkan kebijakan pintu terbuka. Pemerintah China membuat Undang-undang (Chinese-Foreign Equity Joint Venture Law) yang berkaitan dengan investas asing. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, investasi asing bisa masuk ke China sehingga pertumbuhan ekonomi China berkembang dengan pesat. (Sumber : Buku China's Century karya Laurence J Brahm hal 605-606)

2. Kebijakan Yige Quebao, Sange Daowei, Wuxiang Gaige

Kebijakan ini sering disebut Kebijakan " Satu Jaminan, Tiga Prestasi, Lima Pokok Reformasi". Kebijakan ini dikeluarkan oleh perdana menteri Zhu Rongji pada tahun 1998.
" Satu Jaminan " ini sesungguhnya terdiri dari 3 unsur kunci yaitu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi yang rendah, dan menjaga kestabilan nilai mata uang Yuan/Renminbi. " Tiga Prestasi " mewakili kerangka kerja dari sebuah program reformasi yang ambisius serta jauh jangkauannya. Prestasi pertama mencakup upaya mengubah status usaha milik negara yang berskala besar dan menengah dari rugi menjadi untung. Prestasi kedua melibatkan perbaikan besar-besaran terhadap sistem perbankan dan keuangan China. Prestasi ketiga mencakup perampingan birokrasi pemerintah China. " Lima Pokok Reformasi " melibatkan peraturan mengenai pendistribusian pangan, peningkatan modal, perumahan, perawatan medis/pemeliharaan kesehatan, dan perbaikan besar-besaran terhadap sistem keuangan dan perpajakan China. (Sumber : Buku China's Century karya Laurence J Brahm hal 607-613)

3. Kebijakan Fiskal

Setiap pemimpin China pasti mengeluarkan kebijakan Fiskal masing-masing untuk mendukung perkembangan ekonomi. Misalnya : Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan China melaksanakan kebijakan Fiskal Proaktif untuk menjamin dan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mendorong perkembangan ekonomi secara mantap dan relatif cepat. Kebijakan Fiskal tersebut antara lain pengurangan pajak struktural untuk mengurangi beban badan usaha dan penduduk, peningkatan pendapatan penduduk kota dan desa untuk meningkatkan konsumsi penduduk, pengoptimalan struktur belanja fiskal untuk menjamin dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong restrukturisasi ekonomi dan perkembangan regional yang seimbang.

Saat ini, Pemerintah China mengeluarkan kebijakan Fiskal Ekspansif yang bertujuan untuk meyakinkan para investor bahwa pemerintah China mengawasi hutang-hutangnya. Ekonomi China terpengaruh oleh pemulihan ekonomi global yang lemah dan kendala domestik yang dihadapi termasuk kebutuhan untuk mengurangi tingkat hutang secara bertahap.
Sumber :
http://indonesian.cri.cn/201/2012/03/07/1s125870.htm
http://www.reuters.com/article/2015/03/06/us-china-parliament-finmin-idUSKBN0M207020150306


4. Kebijakan Moneter

Baru-baru ini The People's Bank of China (Bank Sentral China) membuat kebijakan memangkas suku bunga acuan untuk pinjaman sebesar 25 basis poin. Sejak November 2014 sampai saat ini, Bank Sentral China telah melakukan pemangkasan suku bunga acuan sebanyak 3 kali. Penurunan suku bunga acuan untuk pinjaman bisa meredakan angka kredit bermasalah sekaligus bisa mendorong peningkatan ekonomi.

Reformasi Indonesia

                   Reformasi adalah pembentukan kembali. Indonesia kini lebih sesuai mengggunakan kata reformasi ketimbang revolusi. Pada dasarnya Indonesia tetap memegang tujuan yang sama dengan pemerintahan masa sebelumnya. Indonesia tidak sedang mengubah haluan dengan mengubah seluruh pemerintahan. Sepenuhnya yang Indonesia harus lakukan kini adalah memperhatikan beberapa titik yang yang perlu diperbaiki. Indonesia hingga kini masih memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta menjalankan sistem pemerintahan demokrasi.

                    Setiap pemarintahan tentu ada kekurangan dan kelebihan. Pada masa reformasi ini, saya hendak mengutarakan kelebihan dan kekurangan erdasarkan yang saya alami sebagai masyarakat masa reformasi.

Kelebihan:

1.    Kebebasan Pers

Pada masa sebelumnya, Indonesia mengalami masa kelam dunia Pers. Segala yang menyentuh pemerintahan harus dibasmi. Berbeda dengan kini. Masyarakat dapat berpendapat dimanapun dan kapanpun mengenai apapun.

2.    Pluralisme

Indonesia sangat terbuka dengan apapun yang masuk. Begitu banyak budaya dari luar yang masuk. Tak tertinggal pula ideologi yang sebelumnya dilarang di Indonesia seperti Marxisme dan Leninisme yang berbau komunis. Indonesia perlu memahami keberagaman yang ada di dunia sehingga dapat mengantisipasi secara aktif dan dengan pertahanan kokoh. Keterbukaan ini juga berpengaruh pada dunia sastra. Para pemikir bebas berekspresi dan memperkaya kemampuannya dalam modernisasi menulis dunia. Hasil karya mereka dapat memengaruhi masyarakat di banyak bidang terutama sosial dan budaya.

3.    Dilakukannya reformasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia

4.    Adanya jaminan Hak Asasi Manusia

5.    Terbukanya masalah sosial politik Indonesia kepada rakyat

6.    Akses untuk mempublikasikan karya sastra lebih mudah karena adanya media komunikasi

Kekurangan:  

1.    Persaingan di dunia

Indonesia masih sangat kurang dalam persaingan dunia baik pada bidang ekonomi maupun politik. Indonesia kurang dalam memperhatikan pasar dunia. Kreatifitas produksi masih belum muncul sehingga Indonesia hanya menjadi sasaran produk luar. Pada bidang politik, Indonesia belum bisa menyaingi negara-negara lain. Indonesia seringkali tertunduk dalam upaya diplomasi

2.    Pembangunan

Seringkali pemerintah mengelu-elukan subsidi untuk masyarakat tertinggal. Namun, dalam distribusinya, masih saja tak tepat sasaran. Peran aktif pemerintah yang berkesinambungan antar pusat dan daerah belum terlihat hingga kini. Sebagian masyarakat belum merasakan kenyamanan yang sempat mereka rasakan pada masa Orde Barau dalam pembangunan. Meskipun banyak sisi lain yang telah menjadi lebih baik, masyarakat kini menilai kemajuan pemerintahan berdasar pembangunan yang memuaskan.

3.    Militer tak lagi mendapat kepercayaan masyarakat